Rumah Sakit Umum Daerah Martapura adalah Rumah Sakit Umum dengan tipe delta , berikut sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.

Rumah Sakit Umum Daerah Martapura adalah Rumah Sakit Umum dengan tipe delta , berikut sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
1. Surat Keputusan Bupati OKU Timur Nomor 295 Tahun 2009 tanggal 14 November 2009, tentang peningkatan Status Puskesmas Rawat Inap Martapura menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
2. Surat Kepmenkes RI Nomor : IR.02.01/I.1/6501/2011 tentang Surat Keterangan Nomor Kode Rumah Sakit yang diberikan kepada RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU TIMUR Nomor : 503/111/DISKES.2/2009 tanggal 11 November 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU TIMUR Nomor : 503/390/RSUD/DISKES.2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Perpanjangan I Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
5. Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR No 01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D.
6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU TIMUR Nomor : 503/390/RSUD/DISKES.2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
7. Surat Kepmenkes RI Nomor : HK.03.05/I/1547/12 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten OKU TIMUR sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D.
Rumah Sakit Umum Martapura terletak di Kabupaten Kota Martapura dengan luas lahan empat hektar , Rumah Sakit adalah milik Pemerintah Daerah dan terdaftar di Kementrian Kesehatan di lokasi jalan Adiwiyata Simpang Lingot Kecamatan Martapura.
Sumber pendanaan Rumah Sakit Umum Derah Martapura berasal dari dana APBD dan APBN.

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
11) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
12) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.